Sejarah Jawa Timur dari Zaman Kerajaan hingga Awal Kemerdekaan
Surabaya - Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi paling bersejarah dan berpengaruh di Indonesia. Kekayaan budaya hingga sejarah panjang menjadikan Jawa Timur pusat peradaban dan perkembangan Indonesia selama berabad-abad.
Dilansir dari situs resmi Bakorwil Bojonegoro, proses pembentukan struktur pemerintahan dan kewilayahan Jawa Timur ternyata memiliki perjalanan sangat panjang.
Berdasarkan sumber-sumber epigrafis dalam bentuk batu tertulis (Prasasti Dinoyo), sejak abad VIII tepatnya tahun 770 M di Jawa Timur telah muncul pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan di Malang, yang sampai saat ini masih diperdebatkan.
Sejarah Provinsi Jawa Timur
1. Jawa Timur Memasuki Fase Baru pada Abad X
Jawa Timur yang awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah, menjadi pusat kekuasaan untuk berbagai kerajaan, termasuk Medang (937-1017), Kahuripan (1019-1049), Daha-Janggala (1080-1222), Singasari (1222-1292), dan Majapahit (1293-1527).
Tokoh paling berpengaruh yang berhasil membangun pemerintahan Jawa Timur adalah Mpu Shendok (929-947). Pemerintahannya terdiri dari kraton pusat, watek (daerah), dan wanau. Sampai abad ke-13 zaman Singasari, struktur ini masih ada.
2. Perkembangan Baru dalam Struktur Ketatanegaraan di Jawa Timur
Pemerintahan baru yang disebut nagara muncul di Jawa Timur pada abad ke-13. Pemerintahan Singasari sebelumnya terdiri dari pusat (kraton), nagara (provinsi), watek (kabupaten), dan wanau.
Kemudian disempurnakan pada masa Kerajaan Majapahit. Mulai dari bhumi (pusat/keraton), negara (provinsi/bhantara), thani/wanua (desa/petinggi), dan paling bawah kabuyutan (dusun/rama).
3. Etimologis Panggilan Jawa timur
Pada masa Mataram Islam muncul nama Bang Wetan, yang secara etimologis berasal dari kata pesisir wetan dan mancanegara wetan. Lalu seluruh pesisir utara Jawa dan Pulau Madura menjadi milik kompeni setelah peristiwa China di Kartasura pada 1742. Mataram pun hanya memiliki wilayah pedalaman Jawa yang dikenal sebagai mancanegara wetan dan mancanegara kulon.
Seluruh Jawa Timur (Bang Wetan) baru dapat diambil alih Pemerintah Hindia Belanda setelah Perang Diponegoro berakhir pada 1830. Selama periode 1830-1928/1929, Belanda menjalankan pemerintahan melalui hubungan langsung dengan pemerintahan VOC di Batavia dan para bupati di wilayah kekuasaannya.
4. Penerapan Politik Imperialisme Modern
Pada awal tahun 1900-an, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik imperialisme kontemporer dengan meningkatkan pemerintahannya. Pada 1929, mereka membentuk pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Provincient van Oost Java).
Provinsi Jawa Timur saat itu memiliki struktur pemerintahan, wilayah, dan birokrasi yang hampir sama dengan yang ada sekarang. Pemerintah Indonesia mulai membangun kehidupan negara setelah kemerdekaan.
Pada 19 Agustus 1945, PPKI membentuk provinsi dan memilih gubernur berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan, untuk pertama kalinya, R.M.T. Soerjo, yang saat itu menjabat Residen Bojonegoro, dilantik sebagai Gubernur Jawa Timur pada 5 September 1945.
Ia pun diberikan tenggat waktu untuk menyelesaikan tugasnya di Bojonegoro hingga 11 Oktober 1945, dan baru pada 12 Oktober 1945 dia berangkat ke Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, yang menandai mulai berputarnya mekanisme pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 menetapkan 12 Oktober sebagai Hari Jadi Jawa Timur. HUT Jawa Timur diperingati secara resmi setiap tahun, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.